TRIBUNNEWS.COM. JAYAPURA - Tanah Papua sudah terkenal bukan hanya di regional tetapi juga di internasional lantaran begitu kaya sumber daya alamnya. Dan kekayaan dari Papua harus kembali ke rakyat Papua, melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Demikian ditegaskan Ketua Umum Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI), Teten Indra, di hadapan Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru dan sejumlah pejabat yang hadir pada Peletakan Batu Pertama Pilot Project Program Indonesia Terang untuk Infrastruktur Sipil dan Elektrifikasi Mandiri oleh Lembaga Pengembangan CSR Indonesia, sekaligus Peresmian Kantor DPD Gappenas Perwakilan Papua di Jayapura, bertempat di Lapangan Bola Kaki, Kampung Yoka, Distrik Heram Kota Jayapura, Propinsi Papua, 2 Maret 2019.
Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) berdiri tahun 2017, diresmikan pemerintah 23 April di Jakarta, bersamaan penandatanganan suatu nota kesepakatan dengan perwakilan asosiasi dari Korea Selatan, perusahaan-perusahaan multi nasional. Perlu diketahui pula, LPCI dengan beberapa pemerintahan propinsi maupun kabupaten yang ada di Indonesia sudah melakukan satu MOU dalam rangka pengoptimalan CSR, dalam rangka percepatan, dalam rangka mensukseskan, mewujudkan sila kelima pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, LPCI akan berkerja optimal untuk mengoptimalkan seluruh aset yang ada di Papua untuk dinikmati rakyat Papua, tegas Teten Indra.
Sementara Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru mengingatkan bahwa membangun negara, membangun daerah itu perlu berkesinambungan, perlu kerjasama, perlu harmonisasi antara pemerintah, termasuk lembaga CSR nya , termasuk pengusaha-pengusaha di Indonesia, multinasional yang ada, termasuk masyarakatnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kolonel Gathot (Monitoring Saber Pungli Kemenpolhukam), Davey Oktavianus Patti (Staff Ahli Hukum Kemenpolhukam),
Pangdam XVII Cendrawasih yang diwakili Kolonel Infantri Moch Andi P (Asisten Teritorial Kasdam XVII Cendrawasih), Kapolres Jayapura diwakili Aipda Alfrit B. Nadek, Kepala Distrik Heram, Bobby C.B Awi, Kepala Distrik Senggki, Yonas Nak
Kepala Distrik Manem, Adolf Boriam, para Ketua Umum Asosiasi ( Ketua Umum Gerakan Pengusaha Peduli Nasional -GAPPENAS), Dede Koswara, Ketua Umum Perkumpulan Pengelola CSR Indonesia - PEPCI, Taslim dan Perwakilan Ketua Gerakan Pengelola CSR Indonesia - GAPCINDO, Nuryana) serta Kepala Kampung Yoka, Anthonius Mebry.
CSR adalah hak masyarakat yang tidak boleh diabaikan oleh seluruh perusahaan yang beroperasi diseluruh wilayah kita. Kalau hak, perlu kita tagih dan ini kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, kami membuatkan konsep membangun negara tanpa uang negara. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, mari kita bergandengan tangan untuk mensukseskan program-program yang utamanya untuk mensejahterakan masyarakat. Dari mana sumbernya, yang kami usung tentu sumbernya dari sumber dana CSR, sambung Teten Indra.
Untuk diketahui, pengelolaan CSR dilembaga LPCI, dibagi menjadi 3 zona, malah di Papua ada ada Zona Khusus dikarenakan situasi medan yang begitu berat. Zona 1 pagu anggaran CSR yang kita siapkan itu hanya Rp 350 juta per desa. Zona 2 itu kurang lebih Rp 425 juta per desa, Zona 3 seperti sekarang di desa Yoka itu Rp 500 juta perdesanya, ditambah Zona Khusus atas usulan dari Sesmenkopolhukam dimana pagu anggaran CSR nya Rp 1 miliar. Kedepannya kami sangat memerlukan dukungannya supaya rencana program ini bisa terlaksana dengan sukses, maka dari itu beramanat kepada penerima manfaat untuk dapat menjaga, berawat supaya apa yang kami sampaikan bisa lebih bermanfaat, pungkas Teten Indra.
Lebih lanjut Wakil Walikota Jayapura, menjelaskan bahwa Kota Jayapura ada 5 Distrik, 25 Ielurahan, 14 Kampung. Jadi kalau satu kampung Rp 1 milliar jadi tinggal dikalikan saja, silahkan di hitung saja. Maka jika lampu semua sudah terpasang mungkin ada program lainnya, yang penting berkesinambungan, ini yang diharapkan. Dan Kepada Kepala Kampung silakan adakan pertemuan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, lembaga adat, catat mana yang dibangun menggunakan Dana Kampung, mana CSR sehingga terpisah pertanggung jawabannya. Kalau ini selesai, laporkan kepada Ketua, ajukan lagi biar ditambah lagi tahun depan. Sehingga betul-betul tahun 2020 teranglah Papua karena CSR masuk ke Kota Jayapura. Kalau ingin sejahtera jangan disalahgunakan, jangan salah pakai. Ikuti Rencana Kerja Pembangunan Kampung, jikalau ada diadakan musyarawah kampung itu di ikuti agar pembangunannya berkesinambungan, ujar Rustan Saru lagi.
Sedangkan Ketua Umum Gerakan Pengusaha Peduli Nasional (GAPPENAS) Dede Koswara, mengingatkan bahwa saat dihadapan Kolonel Infanteri Moch Andi yang mewakili Pangdam XVII Cendrawasih, insyaallah program ini akan di seluruh Indonesia kita jalankan dan bukan hanya di Papua, bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di pulau Jawa, tetapi diseluruh Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, kita niatkan diberikan kelancaran. Dan Teten Indra selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) selaku inspirator, kreator dari CSR ini terus bisa membuat program-program baru lagi untuk kemajuan Indonesia, untuk kemajuan tanah air kita.
Sementara Kolonel Gathot mewakili Kementerian Polhukam memberikan sedikit catatan bahwa LPCI ini induknya Polhukam, salah satunya. Polhukam berharap alat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena harga satuannya cukup mahal, dijaga, dirawat. Siapa lagi yang akan merawat kalau bukan kita yang memakainya. Untuk teknisnya tanyakan LPCI. Ini baru tahap pertama, nanti akan ada tahap kedua, berikutnya mungkin yang lain fisiknya, bukan hanya Indonesia Terang, tapi nanti ada rumah ibadah. Jadi Asisten Teritorial (Aster) bisa langsung koordinasi dengan Ketua Umum LPCI.
"Dan di Papua, baru pertama kali Asisten Teritorial hadir dari 6 propinsi sebelumnya. Karena yang mengurusi ini di Kodam adalah Asisten Teritorial yang sosial masyarakat. Jadi nanti bisa langsung berkoordinasi dengan Ketua Umum LPCI kedepannya, dan bisa jadi contoh bagi daerah-daerah lainnya. Ini Papua, demikian Asisten Teritorialnya datang programnya ada, Walikota datang programnya ada, jadi bisa menjadi contoh bagi tempat lainnya. Kemarin Gubernur Sumatera Selatan hadir tapi dari pihak Kodam tidak hadir hanya diwakili Dandim yang cakupannya tidak luas, yang luas adalah Kodam. Ini Papua sangat luas jadi butuh koordinasi yang sangat luas. Kodam iya, Propinsi iya, Pemerintah daerahnya juga, dan ini yang diharapkan oleh LPCI," tutup Kolonel Gathot.
Kedepan sesuai dengan perkembangan waktu, tidak hanya Desa Yoka saja karena target LPCI untuk lima tahun pertama adalah 20 desa per Kabupaten atau Kota, itu jadi target LPCI, papar Ketua Umum LPCI Teten Indra.
No comments:
Post a Comment