Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang mengkritisi cara kerja KPK yang otoriter dan dalam beroperasi, KPK memilih cara 'mengintip' dan tidak mendidik masyarakat.
Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, pernyataan Fahri Hamzah kepada KPK sebagai bentuk sistem pengawasan dan keseimbangan (check and balances)
"Apa yang disampaikan Pak Fahri dari sisi pencegahan memang lebih kompleks itu check and balances-nya. Untuk upaya bersihkan negara lah ya namanya. Tapi nilai-nilai yang beliau sampaikan itu benar. Saya anggap ada cinta KPK RI di dalamnya," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada Tribunnews.com, Jakarta, Selasa (6/11/2018).
"Saya dibeberapa acara termasuk di acara yang dihadiri oleh Pak Fahri, saya katakan Pak Fahri itu hatinya baik. Jadi kalau dikritik jangan marah dulu. Anggap saja itu check and balances," kata Saut Situmorang.
Baca: Fahri Hamzah Ungkap Alasannya Menentang KPK
Kemudian, pada pernyataan berikutnya, Fahri Hamzah menyebut kegiatan KPK hanya terpusat di Jakarta.
Dia pun sempat membandingkan KPK dengan lembaga anti korupsi di Korea yang mempunyai banyak cabang.
"Intinya nanti kalau APBN kita sudah mencapai Rp 4.000 triliun, karena kita sudah memungut pajak dan cukai dengan benar, efisien dalam anggaran, dan seterusnya. Sehingga ketika KPK ajukan anggaran nambah SDM dan gedung akan diberi oleh pemerintah," kata Saut Situmorang.
Sebelum ke sana, kata Saut Situmorang, ada sejumlah rencana aksi yang direkomendasi oleh KPK terhadap beberapa kementrian/lembaga, termasuk provinsi/kabupaten/kota untuk dilaksanakan dengan konsisten.
"Di dalamnya antara lain ada isu pendapatan, belanja barang, perizinan, penyusunan APBD, peningkatan peran aparat pengawas internal pemerintah/APIP, dan seterusnya," ujar Saut Situmorang.
Saut Situmorang menerangkan, aksi tersebut maksudnya sebelum KPK bisa pelan-pelan membuka cabang di daerah.
Maka sementara ini, Indonesia oleh KPK dibagi atas sembilan regional dimana isu penindakan dan pencegahan dipimpin oleh koordinator wilayah.
Baca: Idrus Marham Ngaku Nggak Enak Body di KPK
Namun, lanjut Saut Situmorang, dipantau dari Jakarta plus kunjungan insidentil.
"Jadi apa yang di-check and balances atau koreksi oleh Om Fahri masuk dalam prioritas KPK. Soal penindakan, misalnya OTT dan lain-lain lebih mudah lagi untuk check and balances-nya karena ada praperadilan, banding, dan seterusnya," tutur Saut Situmorang.
No comments:
Post a Comment