Data Biometrik Sulitkan Jemaah Umrah, Menag Sudah Komunikasikan ke Pemerintah Arab Saudi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) RI Lukman Hakim Saifuddin mengaku pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi soal pengambilan data biometrik calon jemaah umrah oleh VTF TASHEEL yang dinilai menyulitkan.

Menteri Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, memang ada sejumlah masalah saat pengambilan data biometrik untuk penerbitan visa.

Baca: Kemenag Minta Saudi Tinjau Ulang, PATUHI Ajukan Solusi

"Kami lakukan baik secara resmi melalui surat yang saya tanda tangani dan sampaikan langsung kepada Menteri Haji Saudi Arabia maupun ketika saya bertemu beliau dalam rangka penandatangan MOU Haji 2019," ucap Lukman Hakim Saefuddin kepada di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).

Dalam surat dan pertemuan itu, Lukman Hakim Saefuddin menyampaikan ada kendala soal jarak dan lokasi pengambilan data biometrik.

"Calon jemaah haji dan umrah kita memang tempat tinggalnya itu tersebar dan sangat luas karena negara kita ini kepulauan," kata Lukman Hakim Saefuddin.

Karena itulah, Lukman Hakim Saefuddin ingin proses seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, .

"Selama pengalaman tahun-tahun selama ini penerbitan visa dilakukan di akhir saat keberangkatan jemaah bertolak ke tanah suci dan di bandara atau di embarkasi masing-masing agar tidak menyulitkan calon jemaah kita," kata Lukman Hakim Saefuddin.

Di satu sisi, Lukman Hakim Saefuddin mengatakan saat ini pemerintah Arab Saudi sedang mempelajari keluhan dari Indonesia.

"Kita harus menghomati dan menghargai kebijakan yang sepenuhnya merupakan otoritas Saudi Arabia, tapi kami meminta kebijakan itu tidak diterapkan saat ini karena sangat menyulitkan dan membebani calon jamaah umrah dan haji kita," pungkas Lukman Hakim Saefuddin.

Sebelumnya, Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) menyatakan pelaksanaan pengambilan data biometrik calon jemaah umrah oleh perusahaan swasta asing bernama VFS TASHEEL telah menimbulkan kegelisahan baru bagi para calon jemaah umrah maupun penyelenggara umrah Indonesia.

"Tanpa dibekali perangkat yang memadai, lokasi kantor yang sulit dijangkau para calon jemaah umrah yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan kemampuan SDM yang minim baik dalam penguasaan alat maupun dalam hal pelayanan," kata Ketua Dewan Pembina Patuhi H. Fuad Hasan Masyhur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/1/2019)

Fuad menilai kebijakan yang semula dimaksudkan Pemerintah Saudi untuk mengurangi antrean saat kedatangan di bandara Jeddah maupun Madinah telah berubah menjadi prosedur tambahan yang sangat menyulitkan jamaah umrah.

Baca: Dengar Curhat Para Pegawai Kemenag, Menteri Lukman: Kami Serap untuk Kinerja Lebih Baik

"VFS Tasheel juga dinilai mengabaikan UU nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dimana Perseroan Terbatas yang terlibat dalam penyelenggaraan umrah wajib mendapat ijin Menteri Agama," kata Fuad

Dikatakan Fuad, VFS Tasheel tidak memiliki izin dari Menteri Agama, sedangkan dalam hal pengambilan data biometrik yang sesungguhnya kewenangan Dukcapil dan Dirjen Imigrasi, VFS Tasheel juga tidak mendapat izin maupun rekomendasi dari Kemendagri.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/04/data-biometrik-sulitkan-jemaah-umrah-menag-sudah-komunikasikan-ke-pemerintah-arab-saudi