Pemerintah Jokowi Dinilai Masih Abai Terhadap Guru Honorer

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan saat ini masih sangat rendah.

Salah satu contohnya, banyak tenaga pengajar yang merupakan unsur penting dalam pendidikan yang belum sejahtera, terutama mereka yang statusnya honorer.

Tenaga honorer dengan status K2 dan Non K masih banyak yang berpenghasilan Rp 300 ribu perbulan.

"Padahal mereka telah memberikan pengabdian yang begitu besar tapi sekedar ketika ada pengangkatan PNS mereka justru tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah," kata Sutan, dalam diskusi di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019).

Baca: Seorang Guru SMP di Lubuklinggau Tewas Ditikam Suaminya

Menurut anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini jumlah guru honorer K2 yang belum diangkat berjumlah 351.965.

Padahal kebutuhan guru PNS sejumlah 988.133.

Tidak hanya honorer K2, menurutnya untuk pegawai dengan status non K juga masih banyak yang kurang mendapat perhatian.

Karena itu, Gerindra dan pasangan Prabowo-Sandi terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru termasuk guru honorer demi meningkatnya kualitas pendidikan Indonesia.

Baca: Diduga Alami Sesak Nafas, Sopir Taksi Ditemukan Tewas di Dalam Mobilnya di Pondok Kopi

"Untuk itulah persoalan guru honorer menjadi prioritas di pemerintahan Prabowo-Sandi bila terpilih nanti. Kami akan perjuangkan untuk kesejahteraan mereka dan bergairah untuk mereka bisa semakin mengabdi di dunia pendidikan," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Pimpinan Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan Nurul Hamidah meminta pemerintah memberi perhatian terutama dalam maslaah kesejahteraan pada Tenaga Kependidikan yang statusnya masih honorer.

Baca: Kubu Prabowo-Sandi Latih Relawannya Untuk Awasi Potensi Kecurangan Pemilu 2019

"Kami mengharapkan adanya regulasi terutama untuk non K karena sampai dengan saat ini untuk non K belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah seperti persoalan SK termasuk juga upah yang saat ini masih seadanya," kata Nurul.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/03/07/pemerintah-jokowi-dinilai-masih-abai-terhadap-guru-honorer