Netralitas ASN Jadi Perhatian Khusus pada Penyelenggaraan Pilkada 2020

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.

Titi mendorong KASN untuk menjadikan Kabupaten Pandeglang pilot project untuk mengawasi netralitas ASN.

Baca: 990 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN di Pemilu Serentak 2019, BKN : Mayoritas Pelanggar Lewat Medsos

Titi berpandangan, regulasi untuk mengantisipasi ketidaknetralan ASN diakuinya telah mengalami perbaikan dibuktikan eksistensi ASN dan kewenangan Bawaslu.

“Tetapi memang implementasi dan efektivitas tergantung kemampuan sesama peserta Pemilu untuk mengawasi satu sama lain dan juga daya kritis terhadap masyarakat pemilih yang ikut mengontrol proses berlangsung," ujar Titi dalam diskusi yang diselenggarakan Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) di Kopi Bakar Perhutani Pandeglang, Sabtu (6/7/2019) sore.

ASN lingkup Setda dan BPKAD Provinsi Jawa Barat menggelar halal bihalal seusai apel pagi di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (10/6/2019). Kegiatan ini diselenggarakan pada hari pertama masuk kerja setelah libur Idulfitri 1440 H. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) (TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Titi menyoroti netralitas ASN dalam Pilkada Pandeglang, Banten.

Dalam menghadapi Pilkada Pandeglang, Titi meminta kepada Parpol untuk menciptakan kultur kompetisi yang kompetitif agar menjadi alat kontrol terhadap sesama peserta pemilu.

“Dengan demikian mekanisme pengawasan terhadap netralitas ASN dapat melembaga," tutur Titi.

Sementara itu, Koordinator Umum JRDP, Nana Subana, mengungkapkan praktik ASN terjun dalam politik praktis di Kabupaten Pandeglang sangat terlihat saat tahapan Pemilu 2019 berlangsung.

Baca: Setelah PKB dan Golkar, Jokowi Bakal Terima Partai Koalisi Lainnya

"Data pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang setidaknya bisa dijadikan acuan. Rakyat tentunya butuh abdi negara yang tidak terkontaminasi kepentingan politik karena hal demikian dikhawatirkan melemahkan kinerja ASN dalam melakukan pelayanan publik," pungkas Nana.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/06/netralitas-asn-jadi-perhatian-khusus-pada-penyelenggaraan-pilkada-2020